Pekerja Konstruksi Masih Banyak Yang Belum Bersertifikat – Selain menambah pemasaran, sertifikasi kompetensi dinilai juga penting untuk meningkatkan daya saing. Pasalnya sertifikasi konstruksi yang dikeluarkan sudah diakui secara internasional oleh dunia konstruksi.

Ditambah, salah satu persoalan tenaga kerja asal Indonesia sulit masuk ke pasar konstruksi internasional, salah satunya adalah negara Arab Saudi, adalah kepemilikan sertifikat kompetensi. “Daya saing mereka kalah dibandingkan dengan tenaga kerja dari negara lain, seperti Bangladesh,” katanya. sbobet88

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) mengungkapkan, bahwa saat ini tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat baru mencapai 512.787. Angka itu setara dengan 9,67% dari total tenaga kerja konstruksi di Indonesia yang jumlahnya diperkirakan sebesar 5,3 juta orang. americandreamdrivein.com

Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) Ruslan Rivai merinci, jumlah tersebut terdiri dari 158.070 orang tenaga ahli dan juga 386.802 orang tenaga terampil. Dengan catatan, setiap tenaga kerja bisa dikategorikan sebagai tenaga ahli dan juga tenaga terampil.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menggelar uji kompetensi dan sertifikasi Calon Ahli Muda, lulusan baru atau fresh graduate dari Program Sarjana dan Diploma IV Bidang Jasa Konstruksi 2020.

Kegiatan ini diikuti 870 orang dari 8 perguruan tinggi dan politeknik.

Kegiatan ini diselenggarakan Kementerian PUPR melalui Balai Jasa Konstruksi Wilayah III Jakarta, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, di Politeknik Negeri Jakarta, Kampus Universitas Indonesia Depok.

Uji kompetensi ini menjadi bentuk nyata kerjasama pemerintah dengan stakeholder seperti badan usaha, lembaga, asosiasi, dan lembaga pendidikan maupun pelatihan, sekolah vokasi, perguruan tinggi dan masyarakat jasa konstruksi lainnya dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia (SDM) bidang konstruksi di Indonesia.

Hal ini sesuai Undang-Undang No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, dalam Pasal 70 yang mengamanatkan kewajiban kepada setiap Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa untuk memperkerjakan tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi kerja.

Tantangan utama dalam infrastruktur saat ini adalah peningkatan daya saing dan keunggulan yang kompetitif SDM sektor konstruksi. Industri Konstruksi membutuhkan SDM Bidang Jasa Konstruksi yang kompeten untuk memenuhi gap tenaga kerja konstruksi bersertifikat.

Penyiapan SDM yang kompeten tersebut diperoleh salah satunya melalui jalur pendidikan, dalam hal ini fresh graduate Program Sarjana dan Diploma IV Bidang Jasa Konstruksi. Berdasarkan data statistik 2019 menunjukan, jumlah tenaga kerja konstruksi Indonesia sebesar 8,3 juta orang. Dari jumlah tersebut hanya 9,4% atau masih di bawah 10% tenaga kerja kontruksi yang memiliki sertifikat kompetensi kerja.

Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Trisasongko Widianto, memberikan apresiasi yang tinggi kepada Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbud, Direktur Politeknik Negeri Jakarta, Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional dan seluruh tim yang terlibat guna menyukseskan penyelenggaraan kegiatan ini.

“Para calon-calon SDM konstruksi yang andal, profesional, dan kompeten harus dipersiapkan sejak dini untuk siap terjun langsung di lapangan sekaligus menjawab tantangan sektor konstruksi Indonesia yang pelaksanaannya masif dilakukan. Hal ini juga menjadi tempat pembuktian bahwa SDM konstruksi Indonesia telah berkompeten dan ber-regenerasi dengan sangat baik,” ujar Trisasongko dalam keterangan tertulisnya, Selasa (10/3/2020).

Penyiapan calon SDM konstruksi lulusan vokasional di 2020 untuk seluruh wilayah Indonesia adalah sebesar 48 ribu orang, meliputi calon lulusan SMK, Politeknik dan Program Sarjana dan Diploma IV dengan jurusan vokasional. Untuk wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten ditargetkan sebesar 6.985 orang.

Adapun di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten sejak dimulai pada pekan II Februari 2020 sampai dengan 10 Maret 2020, sudah terlaksana Uji Kompetensi dan Sertifikasi sebanyak 5.270 orang, dengan rincian Uji Kompetensi dan Sertifikasi Calon lulusan SMK Bidang Konstruksi sebanyak 4.400 orang (di 35 SMK di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten).

Para peserta melaksanakan pembekalan selama empat hari atau sebanyak 32 jam pelajaran (JPL). Materi Pembekalan tersebut merupakan usulan dari Industri Konstruksi Nasional (BUMN Karya dan Kontraktor serta Konsultan Swasta Nasional) yang meliputi pengenalan tentang Budaya Kerja, Regulasi Jasa Konstruksi, Metode Konstruksi, Pengendalian Biaya Konstruksi, Pengendalian Waktu, Pengendalian Mutu Konstruksi, serta teknologi Terkini seperti Building Information Modelling (BIM) serta pengenalan alat-alat terkini dalam pekerjaan konstruksi.

Adapun untuk materi teknis dilaksanakan melalui pelatihan mandiri dengan aplikasi Sistem Informasi Belajar Intensif Mandiri Bidang Konstruksi (SIBIMA Konstruksi), yang merupakan syarat untuk mengikuti Uji Kompetensi dan Sertifikasi Ahli Muda Fresh Graduate Program Sarjana dan Diploma IV Bidang Konstruksi.

Lebih lanjut Trisasongko Widianto menyampaikan, para peserta yang telah lulus Uji Kompetensi akan mendapatkan sertifikat ahli muda fresh graduate di bidang konstruksi yang berlaku selama satu tahun yang akan berguna saat mereka akan memasuki dunia kerja industri konstruksi nasional.

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasional Kemendikbud, Patdono Suwignjo, mengatakan bahwa saat ini kunci menuju dunia kerja bukan hanya ijazah tetapi juga memerlukan sertifikat keahlian seperti sertifikat kompetensi. Kegiatan seperti ini sangat baik dilakukan oleh bidang-bidang lainnya agar para mahasiswa yang siap terjun ke dunia kerja memiliki jaminan tentang kompetensinya dan siap untuk bekerja.

Upaya peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia bidang konstruksi ini sejalan dengan arahan darai Presiden Joko Widodo, fokus pembangunan periode 2019-2024 adalah pembangunan sumber daya manusia.

Diharapkan dengan penyelenggaraan kegiatan ini sumber daya manusia dari bidang konstruksi di Indonesia dapat menguasai pekerjaan konstruksi di dalam negeri yang saat ini masih menjadi prioritas pemerintah. Serta menjawab tantangan jasa konstruksi Indonesia yang mampu meningkatkan daya saing, mutu dan jumlah tenaga kerja di bidang konstruksi yang bersertifikat.

Kepala Balai Penerapan Teknologi Konstruksi Cakra Nagara menambahkan, sosialisasi SIBIMA telah dilakukan sejak 2015. Menurut Cakra sebelum ada SIBIMA, masyarakat jasa konstruksi sangat kesulitan mendapat akses untuk capacity building, namun dengan hadirnya SIBIMA hal tersebut bisa difasilitasi.

“Mahasiswa kadang bingung apakah kompetensinya sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, kemudian setelah lulus apakah bisa mendapatkan sertifikat kompetensi karena harus bekerja dulu. Melalui SIBIMA kita fasilitasi hal tersebut,” kata Cakra.

Saat ini SIBIMA memiliki empat paket program yaitu SIGAP. Pertama merupakan SIBIMA-SKPI yang mendorong mahasiswa untuk memiliki kompetensi dan keahlian di bidang jasa konstruksi yang terstandardisasi standar kompetensi kerja nasional Indonesia (SKKNI) dengan manfaat yaitu akan mendapatkan  Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI). Kedua SIBIMA-SKA yang mendorong lulusan baru untuk memiliki sertifikat konstruksi Ahli Muda. Sertifikat ini akan bermanfaat sebagai “tiket” memperoleh Sertifikat keahlian (SKA).

Ketiga adalah SIBIMA-Rekrutmen yang merupakan badan usaha jasa konstruksi (BUJK) bersinergi menggunakan SIBIMA sebagai salah satu alat seleksi para calon-calon pegawai. Keempat adalah SIBIMA-CPD yang mendorong tenaga ahli pemilik SKA untuk melaksanakan program pengembangan keprofesionalan berkelanjutan guna memelihara kompetensi para calon tenaga kerja.